Kanal Ponorogo »
headline
,
pilkada 2015
»
Ada Konsekuensi Hukum Bagi PPK/PPS Yang Berbohong
Ada Konsekuensi Hukum Bagi PPK/PPS Yang Berbohong
Posted by Kanal Ponorogo on 02 May, 2015 |
headline,
pilkada 2015
KANALPONOROGO-Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Ponorogo mengaku belum memiliki alat
deteksi dalam pelaksanaan rekrutmen PPK/PPS untuk mengetahui peserta masuk
dalam keanggotaan parpol atau sudah dua kali periode menjabat. Sehingga hal ini
diperlukan peran serta masyarakat untuk bisa ikut mengawasi penjaringan sampai
dengan nanti penetapan anggota PPK/PPS.
“Alat deteksinya tidak ada, kecuali nanti kita lihat di curikulum vite (CV)
pendaftar, termasuk saat pelaksaan wawancara baru akan kelihatan, karena nanti
akan ada latar belakang yang bersangkutan melalui CV. Untuk sementara kita
masih fokus pada administrasi, setelah itu kita fokus pada seleksi tertulis dan
peran serta masyarakat sangat diperlukan,” ujar Divisi Hukum Pengawasan dan SDM
KPU Ponorogo Teguh Wiyono, sekaligus Ketua Seleksi Pendaftaran PPK/PPS.
Dijelaskanya, untuk rekruitmen PPK/PPS ini telah dilakukan tes tertulis
pada Sabtu(2/5/205) yang setelah itu akan dilajutkan tes wawancara. “Setelah
itu dilakukan wawancara selama empat hari mulai tanggal 5-7 Mei. Hasil akhir
diumumkan tanggal 8 Mei, yang nanti akan diambil 5 untuk masing-masing PPK cuma
tetap kita buat sistem peringkat 1-10. Nah yang peringkat 1-5 yang kita angkat jadi
PPK, ” jelasnya.
Kata Teguh, sebagai upaya antisipasi pendaftar PPK/PPS sudah dua periode
atau belum nanti akan dilakukan pelacakan terhadap arsip yang ada di KPU,
selain itu saat pelaksanaan wawancara akan ditekankan untuk membuat surat
pernyataan yang menyatakan belum pernah menjabat dua kali anggota PPK/PPS
termasuk keterlibatan dalam parpol dengan bermaterai. Namun jika diketahui
masuk anggota parpol atau sudah dua periode menjadi PPK/PPS maka tidak berhak
mengikuti tahap selanjutnya.
“Kita tekankan betul, mereka yang sudah dua periode menjadi PPK/PPS dan
masuk dalam kepesertaan anggota parpol dalam lima tahun terakhir tidak
diperbolehkan untuk ikut mendaftar sebagai PPK/PPS dengan surat bermaterai jika
berbohong akan ada konsekuensi hukumnya. Kita juga membuka masukan masyarakat
untuk memberikan tanggapan terhadap hasil dari pengumuman mereka yang lulus
administrasi di papan pengumuman KPU. Harapannya masyarakat juga memberikan
identitas yang jelas nama dan daerah asal jika diketahui ada indikasi dua
periode atau masuk parpol,” tegasnya.
Lanjutnya, selama proses rekrutmen ini tidak melibatkan dari manapun hanya
optimalkan tenaga anggota KPU, dan peran masyarakat tentunya. Sementara untuk
proses pendaftaran PPS pihak KPU melalui Bupati telah mengirimkan surat pada
305 Desa dan Kelurahan di seluruh Ponorogo. Yang intinya diminta untuk
mengajukan nama-nama calon PPS sebanyak masing-masing kelurahan dan desa enam
orang.
“Nanti dari kepala desa dan BPD yang akan musyawarah untuk mengajukan 6
nama-nama calon PPS. Lalu dilakukan penelitian berkas yang nanti akan diambil 3
orang. Surat dikirimkan sejak tanggal 19-27 April kemarin. Desa dan kelurahan
bisa mengajukan nama-nama mulai tanggal 28 April sampai 7 Mei mendatang,”
ungkapnya.(K-5)
ADS
Berita unggulan
-
KANALPONOROGO - Kepolisian Resort (Polres) Ponorogo menetapkan empat tersangka kasus korupsi Rumah Sakit Umum Daerah(RSUD) dr Harjono Pon...
-
KANALPONOROGO - Jenazah salah satu korban jatuhnya pesawat Air Asia QZ 8501 asal Ponorogo, Yuni Indah dipulangkan ke kampung halamanya di...
-
KANALPONOROGO - Masyarakat Dusun Bakalan, Desa Serangan, Kecamatan Mlarak Ponorogo dikagetkan dengan kelahiran seekor anak lembu berkepala...
-
KANALPONOROGO - Seorang buruh migran, Siti Romlah(42) asal RT/RW 01/01, Dukuh Bangunsari, Desa Sukosari, Kecamatan Babadan, Ponorogo, Ja...







No comments: