Tahapan Sudah Mulai, Anggaran Belum Cair, KPU Ngutang

Posted by Kanal Ponorogo on 27 April, 2015 | ,



KANALPONOROO-Belum turunya anggaran dari Pemerintah Daerah(Pemda), memaksa Komisi Pemilihan Umum  (KPU) Kabupaten Ponorogo harus ngutang, untuk pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) tahun 2015.


“Sampai saat ini anggaran dari Pemkab belum turun, sementara kita sudah membutuhkan anggaran sosialisasi baik melalui media dan benner serta pamflet. Karena belum ada anggaran maka kami masih ngutang dulu,” ucap ketua KPU Kabupaten Ponorogo Ikhwanuddin Alfinanto, kepada kanalponorogo.com.


Ikhwanudin menjelaskan, tahapan untuk pemilihan bupati dan wakil bupati ponorogo tahun 2015 sudah mulai. Yang paling awal adalah persiapan dan penyusunan anggaran yang telah dimulai tangal 19 lalu, dan saat ini sudah memasuki proses pendaftaran untuk badan penyelenggara seperti panitia pemilih Kecamatan (PPK) dan panitia pemungutan suara (PPS) di tingkat desa.

.
Lebih lanjut dijelaskanya, beberapa kali KPU sudah melakukan koordinasi dengan tim anggaran pemerintah daerah terkait dengan tambahan biaya kampanye sebagaimana diamanatkan dalam UU no 8 tahun 2015 tentang Pilkada. Namun saat ini  masih dilakukan refisi atas anggaran yang diajukan ke Pemkab untuk  dilakukan perampingan.

 “Dalam UU itu terlebih yang paling memberatkan anggaran kampanye yang ditanggung Pemda. Karena memang ada beberapa hal yang dibiayai oleh pemerintah. Diantaranya APK seperti umbul-umbul, baliho dan spanduk. Kemudian poster leaflat dan brosus, “jelasnya.


Karena dicetak berdasarkan jumlan KK seluruh Kabupaten Ponorogo yang jumlahnya mencapai 320 ribu KK, maka sesuai dengan amanat UU masing-masing KK akan mendapat poster, leaflet brosur.

Diakuinya, KPU sudah mengajukan anggaran ke Pemkab dengan total keseluruhan termasuk anggaran pelaksanaan dan biaya kampanye mencapai 34 illiar, yang terbagi 11 milliar untuk biaya kampanye dan 23 milliar untuk semua tahapan sampai dengan nanti pelaksanaan.

“Tapi karena oleh tim anggaran dinilai terlalu besar dan diminta untuk mengurangi. Namanya proses makanya akan kami buat sesuai dengan ukuran yang ideal, “ ungkapnya.

Sementara itu, Agus Paromono, Sekretaris Daerah Kabupaten Ponorogo mengaku tahun ini beban berat anggaran belanja (APBD), bahkan sampai ke Perubahan Anggaran Keuangan(PAK) ada di Pilkada. Semua pengeluaran untuk Pilkada, pemerintah daerah yang menanggung.

“Tambahan anggaran miliar rupiah ini menjadi beban tersendiri bagi APBD Ponorogo sebab jelas terjadi pembengkakan angggaran dari rencana semula. Sekarang ada pembahasan baru, dan itu belum final, yang menyebut dana kampanye itu harus ditanggung Pemkab. Saya hanya berharap bisa lebih diefisienkan lagi,” urai Agus Pramono.(K-5)


Layak baca :  Laporan DPC Didukung DPD PDIP Jatim,


ADS

No comments:

Write a Comment

⬆
Top